Irwil II Itwasum Polri Laksanakan Audit Kinerja Tahap II T.A 2021 di Polda Lampung

Irwil II Itwasum Polri Laksanakan Audit Kinerja Tahap II T.A 2021 di Polda Lampung

Rabu, 23 Juni 2021


WARTABERITA.CO.ID:

Bandar Lampung (Lampung) - Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno mengikuti Taklimat Awal Audit Kinerja Tahun Anggaran 2021 tahap II aspek pelaksanaan dan pengendalian pada Satuan Kerja (Satker)  dan Satuan wilayah (Satwil) jajaran Polda Lampung oleh Tim Irwil II Itwasum Polri, bertempat di Graha Wiyono Siregar (GWS) Polda Lampung, Senin (21/06/2021).


Dalam sambutannya, Kapolda Lampung mengucapkan selamat datang kepada Pengawas Tim yakni Brigjen Pol Suradiyana dan anggota dari Itwasum Polri di Polda Lampung untuk melaksanakan audit kinerja tahap II aspek pelaksanaan dan pengendalian di Satker jajaran Polda Lampung dan nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja anggota Polri di masing-masing Satker pada jajaran Polda Lampung.


Lebih lanjut Kapolda Lampung menjelaskan audit kinerja tahap II yang dilaksanakan oleh Tim Irwil II Itwasum Polri ini adalah untuk mengetahui sejak dini, sejauh mana kekurangan atau kekurangan yang mungkin terjadi mulai dari proses pelaksanaan, pengendalian kegiatannya, sumber daya manusia, logistik maupun dalam pengelolaan anggaran.


“Polri sebagai bagian dari pemerintah dan sebagai salah satu institusi pelayanan publik, dituntut untuk dapat mewujudkan good governance dan clean government, yang sejalan dengan dengan kebijakan Kapolri melalui transformasi Polri yang dijabarkan melalui empat strategi yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi  pengawasan,” jelas Irjen Pol Hendro.


Kapolda Lampung juga menyampaikan sesuai dengan tugas, fungsi dan peran inspektorat, dituntut untuk dapat berperan maksimal, dalam mencegah dan meniadakan terjadinya penyalahgunaan dan pada kesempatan ini kita dapat memanfaatkan tim audit kinerja Itwasum Polri sebagai sarana konsultasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga diharapkan apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan pendalaman nantinya dapat dijadikan pedoman bagi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.(**)