Kabid PSDP Disbudpar Sulsel Sebut Pariwisata Itu Mahal

Kabid PSDP Disbudpar Sulsel Sebut Pariwisata Itu Mahal

Jumat, 05 Maret 2021


WARTABERITA.CO.ID:

Makassar - Sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan terus digenjot seiring dengan penerapan Era New Normal. Tak hanya dilakukan Pemerintah Provinsi Sulsel, namun juga oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota pada 24 daerah di Sulsel.


Terlebih bahwa sektor ini paling terdampak selama Pandemi COVID-19. Di mana terjadi penurunan tingkat kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.


Mengawali tahun 2021, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisatan (Disbudpar) Provinsi Sulsel banyak dikunjungi utusan daerah dalam rangka konsultasi serta koordinasi. Termasuk Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang bertandang ke Gedung Mulo, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23 Kota Makassar pada Jum'at (05/03/21).


Diterima Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata (Kabid PSDP), Bruno S Rantetana dan didampingi Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata (PDTW), Takdir H Wata. Bruno yang mewakili KadisBudPar Sulsel mengatakan jika pariwisata itu mahal.


Betapa tidak, sektor yang diunggulkan Pemprov Sulsel itu seakan tiada henti mendapat perhatian. Bahkan ada pada skala prioritas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2023.


"Pariwisata itu tidak ada yang gratis, bahkan mahal. Tentu ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, roda perputaran ekonomi berakselerasi cepat di destinasi-destinasi wisata. Berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)", kata Bruno.


Namun kata dia, Pemerintah Daerah harus jeli dan cekatan melihat sebuah potensi wisata agar dapat langsung menyentuh masyarakat. Pelibatan masyarakat serta merta akan membantu Pemerintah menjaga kelestarian, keasrian dan keamanan serta kebersihan.


"Bagaimana melibatkan masyarakat lebih banyak karena konsep kepariwisataan memang mengarah pada pemberdayaan masyarakat", pungkasnya.


Lebih lanjut menyampaikan bahwa masyarakat, unsur paling pertama yang akan menikmati pembangunan di sektor kepariwisataan. Sedangkan Pemerintah hanya berupa PAD, karenanya tidak elok jika hanya mengejar PAD, sementara kesejahteraan masyarakat cenderung terabaikan.


"Lapisan paling bawah yang paling duluan merasakan hasil dari kegiatan pariwisata. Kalau Pemerintah itu, hanya dari retribusi", terang dia.


Menyikapi keinginan Pemkab Enrekang untuk melaju seperti daerah lain, dirinya menghimbau untuk mengoptimalkan Enrekang sebagai Kabupaten Penyangga. Menyambut dan menjamu wisatawan dari Makassar dan daerah lain sebelum tiba di Toraja.


"Enrekang sudah seharusnya menangkap peluang ini. Wisatawan yang menuju Toraja, dijemput di Enrekang dan dibuat betah agar tidak langsung ke Toraja, begitu juga sebaliknya", tegasnya.


Dia mencontohkan, Gunung Nona atau Gunung Bambapuang yang terkenal di Enrekang, dapat dimaksimalkan melalui kolaborasi dengan sektor pertanian. Di sini dibutuhkan peran aktif DPRD untuk mendorong leading sektor terkait dapat mengambil bagian di dalamnya.


"Coba di Gunung Nona itu kita tanami bunga-bunga, saatnya mekar akan jadi tontonan. Di Enrekang kita perkuat perhotelan dan juga fasilitas yang lain, maka wisatawan akan lebih betah, mungkin tidak ke Toraja lagi", ujarnya.


Sementara Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, Hamsir yang turut serta bersama rombongan berharap lebih banyak semangat, dorongan dan dukungan dari DisBudPar SulSel kepada Pemkab dan DPRD Enrekang. Antara lain, terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).


"Kami berharap kepada Pemprov Sulsel, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan untuk memberikan dorongan, semangat dalam bentuk program terutama pengembangan SDM karena potensi sekarang, Saya kira sudah luar biasa", tutur Hamsir.


Hingga kini kata dia, telah terjalin kerja sama apik dengan Poktekpar Makassar berupa fasilitasi pengembangan SDM. Ke depan, berharap kembali ada penguatan dari DisBudPar Sulsel.


Dan hal itu telah direspon baik sebelumnya oleh Bruno, di mana dikatakan akan senantiasa berkolaborasi untuk melaksanakan pelatihan. Rencana yang menurut Bruno, patut dikawal Legislator mulai dari daerah, provinsi hingga pusat, DisBudPar Sulsel sebagai pelaksana di tatanan bawah tentu siap menjalankan program dan kegiatan yang diarahkan Pemprov Sulsel.


Senada itu, Ismail Djafar selaku Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dari Fraksi Golkar meyakinkan jika pihaknya senantiasa akan bersinergi dengan Pemkab. Demikian halnya dengan Pemprov Sulsel melalui DisBudPar.


Diketahui, rombongan DPRD Kabupaten Enrekang dalam Kunjungan Kerjanya mengikutsertakan 6 Legislator. Turut pula Kadir Loga selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) serta Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Enrekang, Andi Zulkarnaen dan sejumlah staf. (Amb/Jannah)


Editor: Ryawan.