Pimpin Apel, Kapolres Bantaeng Bacakan Ikrar Bersama

Pimpin Apel, Kapolres Bantaeng Bacakan Ikrar Bersama

Kamis, 18 Februari 2021


WARTABERITA.CO.ID:

Bantaeng - Kapolres Bantaeng, AKBP Rachmat Sumekar SIK,M.Si, memimpin Apel dalam rangka Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Mapolres Bantaeng, Kamis, (18/2/2021)


Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya, 

1. DR.H.Ilham Syah Azikin M.Si (Bupati Kab.Bantaeng).

Ketua 

2.Hamsah AMD,(Ketua DPRD Bantaeng)

3Letkol Czi Tambohule Wulaa, S.IP (Dandim 1410/Bantaeng).

4. AKBP Rachmat Sumekar, S.IK.,M.Si (Kapolres Bantaeng).

5. Ujang Irfan Hadiana S.H (Ketua Pengadilan Negeri Kab.Bantaeng)

6. Dedyng Wibiyanto Atabay  S.H, M.H. (Kajari Bantaeng).

7. Ince Muh. Rizal SH, M.Si ( kepala rutan kelas II B kab. Btg)

8. DR. Gafrawi kadir N (kepala MUI kab. Btg).


Bertindak sebagai Perwira apel, AKP, Syamsul Bahri,S.sos, MM, dan 

Komandan apel, IPDA,Syamsul alam, SH


Turut hadir pada upacara, Seluruh pejabat utama Polres Bantaeng, Para Kapolsek, dan personil Polres Bantaeng.


Pada kesempatan memimpin apel, Kapolres membacakan ikrar

bersama membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.


Bunyi ikrar:

1. Dalam menjalankan tugas akan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Akan senantiasa bekerja iklas, jujur, dan bertanggung jawab.

3. Akan taat dalam menjunjung tinggi kode etik kapolri, kode etik ASN.

4. Akan mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)


Kapolres Bantaeng menyatakan, penandatanganan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani, merupakan kesungguhan institusi ini dalam mengukuhkan diri mencegah korupsi.


Polri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel m Khusunya di seluruh unit kerja Polres Bantaeng manapun berada.


Diketahui bersama dilakukannya pemberantasan korupsi merupakan upaya peningkatan kerja tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi Polri yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam membentuk institusi Polri, prediktif responsibilitas, transparansi berkeadilan dan memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat di dalam pelayanan publik dan penegakan supremasi hukum.


Tanpa komitmen dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum keadilan yang menjadi dambaan publik kita saat ini akan sulit untuk dicapai.


harus diakui saat ini masih terdapat berbagai hambatan dalam merealisasikan keinginan masyarakat akan perubahan Polri yang lebih baik melakukan tindakan tidak terpuji yang telah melukai hati masyarakat yang membutuhkan pelayanan pencari keadilan serta berbagai pelayanan.(**/Jannah)


Editor: Ryawan.