Twin Tower Mengubah Peradaban Sulsel

Twin Tower Mengubah Peradaban Sulsel

Rabu, 04 November 2020



Wartaberita.co.id - Twin tower yang akan dibangun PT Waskita Karya tbk, selama 18 bulan sejak ground breaking 7 November 2020, menjadi sebuah energi perubahan peradaban pegawai dan masyarakat Sulsel.


Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah menyampaikan hal itu dalam sambutan pada acara penandatangan Kontrak Kerja Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Twin Tower Makassar antara Perseroda dengan PT Waskita Karya tbk di Rumah Dinas Gubernur Sulsel, Rabu 4 November 2020.


Perseroda sebagai pihak yang akan mengelola Twin Tower dan PT Wika sebagai pihak yang akan membangun kontruksi.

Hadir pada acara ini, Sekprov Dr Abdul Hayat Gani, Dirut Perseroda M Taufil Fachruddin, Komisaris Utama PT Jamkrida Prof Gagarin, Prof Marsuki DEA, Senior Vice Presiden Devisi VII PT Wika, Septiawan, Proyek Manager PT Wika Bonie Butarbutar, dan undangan lainnya.


Bangunan berlantai 36 ini menurut Nurdin Abdullah akan menjadi kantor Pemerintahan Sulawesi Selatan. Satu tower untuk eksekutif dan satu tower untuk legislatif.

Dijelaskan, twin tower ini akan menjadi sebuah peradaban baru perkantoran pemerintah yang koneksi dengan mal, perhotelan, dan ruang publik.


"Bangunan ini akan menjadi sebuah energi perubahan peradaban sistem kerja di pemerintahan. Lambang sinergitas. Pemerintah Sulsel akan bersatu di kantor yang megah," jelas Nurdin Abdullah 


Yang telah sukses mengubah peradaban masyarakat Bantaeng selama menjadi bupati 2008 - 2018.

Menurut Nurdin Abdullah, pemerintah yang berkantor di twin tower adalah sebuah budaya baru.


"Ini menciptakan sebuah kantor yang mengesankan modern, sinergi. Ini budaya baru. Kayaknya sebuah mal," katanya.


Menurut Nurdin Abdullah, twin tower yang dibangun tanpa anggaran APBD dan APBN, menurut Nurdin Abdullah akan mengubah tradisi berkantor pemerintahan dan menjadi kebanggaan bagi pegawai.


Diakui, rencana pembangunan gedung pemerintahan Sulsel yang dibiayai pihak ketiga sebesar 1.9 triliun ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

(**/JN)

Editor: Redaksi