Bantuan Apa Saja Yang Diterima Oleh Warga Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng ?, Ini Uraiannya -->

Bantuan Apa Saja Yang Diterima Oleh Warga Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng ?, Ini Uraiannya

Jumat, 08 Mei 2020



WARTABERITA.CO.ID:
BANTAENG - Berikut Informasi Bantuan Sosial Tunai yang disampaikan Oleh, A.Shernylia Maladevi (Tecnical  Assistance SLRT Kabupaten Bantaeng, di Posko induk gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Bantaeng, Jum'at, (8/5/2020).

(1). Bantuan sosial dari pusat: 
-PKH ( program keluarga harapan)- bantuan bersyarat sudah dilakukan sebelum covid-19, Jumlah bantuan beragam sesuai dengan komponen yang dipenuhi oleh keluarga Penerim manfaat (KPM)

-BPNT (Bantuan pangan non tunai)- berbentuk transfer langsung 200.000 ditukar dengan bantuan pangan di e-warung (bantuan bersyarat sudah dilakukan sebelum covid-19)

- Bantuan Sosial Tunai (BST)- pendistribusian melalui BRI, BNI, dan PT Pos Indonesia.Jumlah bantuan sebesar Rp. 600.000/ bulan selama 3 bulan (April, Mei, Juni)

(2). Bantuan Sosial dari Provinsi:

Bansos pangan (1000 paket),

(3). Bantuan dari APBD:
- Bansos pangan (200.000/ paket) berjumlah 3.565 paket.
- Dipilih dari DTKS dengan lapangan usaha yang dianggap terdampak Covid-19
- Rumah tangga yang rentan terkena dampak Lockdown covid-19
- Bidang transportasi dan pergudangan: tukang becak, tukang ojek, sopir, Buruh bangunan
- Bangunan dan Kontruksi: Tukang Batu dan Buruh Panggul
- Perikanan Budidaya: Petani Rumput Laut
- Hotel dan Rumah Makan
- Lainnya: Buruh cuci, pekerja serabutan

(4).Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD):
- Pendistribusian langsung oleh Pemdes ke keluarga Penerima manfaat

(5).Bansos Non Pemda :
- Baznas untuk disabilitas dan lansia (DTKS)
- Donasi dari CSR perusahaan (DTKS dan Non DTKS)
- Donasi dari Masyarakat: Individu, kelompok,/ Komunitas DTKS)

B. Dari mana sumber data untuk setiap Bantuan
- Bantuan dari pusat berasal dari data DTKS(Data Terpadu Kesejahteraan sosial)

. DTKS adalah Data yang bersumber dari kementerian sosial yang diterima dari BPS(data tahun 2015 yang dikenal dengan BDT-Basis Data Terpadu), Kemudian dikirim ke daerah untuk diverifikasi dan divalidasi melalui Dinas sosial selaku perwakilan Kemensos didaerah.

. Proses dimulai dengan Musyawarah Desa/ Kelurahan untuk menetapkan siapa saja yang dianggap memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Hasil Musydes/Musykel dilengkapi dengan Berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan pihak yang hadir

. Data hasil Musydes/Musykel kemudian dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim SLRT (Fasilitator dan Puskesos), Hasilnya diinput kedalam aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) secara offline. Hasilnya diexport dan diserahkan ke Dinas sosial untuk diimpo kedalam aplikasi SIKS-NG OnLine

. Hasilnya diperiksa oleh Supervisor SIKS-NG dan disahkan oleh Bupati untuk diusulkan ke Kementerian Sosial

. Kementerian Sosial melakukan pemeringkatan data, dan hasilnya ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial yang kemudian dikirim kembali ke daerah untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya

. Periode pemutakhiran data 2017-2019 dilakukan 2 kali dalam setahun

. Tidak semua Desa/Kelurahan melakukan pemutakhiran data, sehingga masih ada data yang tidak termutakhiran (update), dengan beberapa alasan diantaranya tidak ada anggaran pelaksanaan musyawarah Desa/Kelurahan sampai ke tahapan verval atau mang tidak mau karena tidak butuh

. Jumlah Data DTKS kabupaten Bantaeng 24.624 Keluarga

2. Non DTKS
- khusus untuk bantuan Social tunai dibuka peluang untuk mengusulkan Penerima manfaat diluar DTKS
- Makanisme adalah Data diusulkan melalui pemerintah Desa/Kelurahan dipadankan (Matching Data) dengan data DTKS oleh Dinsos. Hasilnya diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG OnLine.
kemudian ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai penerima bantuan sosial tunai. Selanjutnya harus diusulkan ke dalam data DTKS ditahap pemutakhiran berikutnya.

. Catatan Khusus:
- Bagi warga yang tidak masuk dalam Data DTKS dan NON DTKS yang sudah ditetapkan oleh Kemensos diberikan peluang untuk mendaftarkan dirinya dipemerintah Desa/Kelurahan melalui PUSKESOS, Fasilitator SLRT dan juga dilevel kabupaten dapat melalui UPT sipakatau sebagai Sekretariat Teknis SLRT kabupaten

. Manfaat pengusulan data melalui SLRY tersebut diatas, dapat memudahkan identifikasi calon keluarga baru yang akan didaftarkan ke dalam prelist awal untuk kebutuhan musyawarah Desa/ Kelurahan.

(Ry/Jannah).
Editor: Redaksi