LIRA: Kejari Bantaeng "Peti Eskan" Laporan Dana Fiktif Proyek Lapangan Futsal TA 2017 -->

LIRA: Kejari Bantaeng "Peti Eskan" Laporan Dana Fiktif Proyek Lapangan Futsal TA 2017

Selasa, 14 Juli 2020


WartaBerita.co.id:
BANTAENG - Ketua DPD  LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Bantaeng, Andi Yusdanar Hakim menjelaskan perihal mandetnya laporan yang diajukan pada Kejaksaan Negeri Bantaeng

Laporan yang dimaksud dengan bukti laporan Nomor: 2232/DPD-P.Lira Tertanggal 2018, Terkait Proyek Pembangunan lapangan futsal Fiktif TA.2017.

Andi Yusdanar mengatakan laporan Fiktif tersebut "Di Peti Eskan" oleh kejaksaan Negeri Bantaeng.

Perihal tentang dilayangkannya laporan, Andi Yusdanar Hakim yang akrab dipanggil Danar itu dengan merujuk pada rincian pembayaran pekerjaan melalui SP2D. LS, Dengan dua tahap pencairan dengan total pencairan yakni Rp.321.299.805

Danar menjelaskan dari nilai tersebut BPK menemukan Rp.16.136.856 Kelebihan pembayaran dari obyek yang diperiksa BPK.

Namum demikian kata Danar, Terdapat pencairan tahap ketiga pertanggal 2 Pebruari 2018 Senilai Rp.172.969.895 itu tidak masuk dalam pemeriksaan BPK disebabkan dicairkan di 2018.

"Ini lucu karena pencairan sudah menyebrang tahun, tetapi masih tetap dicairkan, Sementara berita acara penyelesaian pekerjaan dengan Nomor: 02/BAPP/PSPO/XII/2017 Tertanggal 27 Desember 2017 atas pekerjaan dilakukan pembayaran nilai Rp.321.299.805", Jelas Danar. Pada media ini, Senin (13/7/2020)

Danar juga mengungkapkan Kutipan kalimat pelaksana proyek lapangan futsal tersebut  yang dia kutip pada status di Facebook pertanggal 21 November 2017 pukul 22:23 yang mengatakan "aku cuma berharap mudah-mudahan di proyek pembangunan lapangan futsal ada tersangka, karena adanya dugaan persekongkolan untuk menghalangi terlaksananya proyek ini, yang jelas bukti sudah ada, Diperkuat dengan kontrak, Apalagi ada dugaan pemerasan 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari anggaran 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Sungguh Hebatnya orang ini.

"Kami meminta penegak hukum mengungkap pencairan tahap senilai Rp.172.969.895 yang dicairkan di 2018. Dan meminta untuk mengungkapkan pemerasan yang dimaksud hebat oleh pelaksana pekerjaan",Jelas Yusdanar.

Terkait hal ini, Media ini berhasil mendapat keterangan dari pihak kejaksaan negeri Bantaeng melalui Kasi Intel Kejari Bantaeng, Budi Setyawan SH MH. Diruang kerjanya, Di Kantor Kejaksaan negeri Bantaeng, Selasa (14/7/2020).

Dikatakan laporan di peti Eskan atau dinilai mandet,  Dia menjawab tidak, karena alasannya
proses sudah berjalan.

Budi Setyawan lanjut menjelaskan, Bahwa pada saat pemeriksaan oleh BPK pada bulan april 2018 diketahui realisasi pembayaran kepada CV Alena jaya konstruksi senilai Rp.321.299.805,
dan masih terdapat sisa termin termasuk retensi sebesar Rp.172.969.895.

"Namun temuan pemeriksaan BPK pada saat itu bukan berdasarkan nilai pembayaran yang terealisasi melainkan pekerjaan yang telah diakui dalam berita acara serah terima pekerjaan nomor 03/BASTP/KG/PSPO/XII/2017 yang tertanggal 27 Desember 2017 di mana volume setiap item pekerjaan berdasarkan kontrak dan CCO yang dinyatakan 100% sesuai berita acara tersebut, Kemudian dibandingkan dengan realisasi pekerjaan sesuai kondisi di lapangan",
Urai Budi Setyawan.

"Hasil pemeriksaan BPK pada audit laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2017 terkait pekerjaan pembangunan lapangan futsal Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2017 yang merekomendasikan Kepada Bupati Bantaeng agar memberikan sanksi administrasi dan memerintahkan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah telah ditindaklanjuti," Ungkapnya

Lanjutnya Budi Setyawan,  Sanksi administrasi telah ditindaklanjuti berdasarkan daftar rekapitulasi tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK Sulawesi Selatan semester 1 tahun 2018 serta berita acara tertanggal 12 Juli 2018 adapun rekomendasi penyetoran kelebihan pembayaran sebesar Rp.16.136.856 ke kas daerah telah ditindaklanjuti berdasarkan bukti surat tanda setoran nomor: 9503 tanggal 7 November 2018.

"Artinya BPK, inspektorat, kontraktor pelaksana, kontraktor pengawas, PPTK dan elemen lain yang turun pada waktu berada di lapangan di bulan Desember 2017 itu memeriksa volume pekerjaannya yang sudah 100% bukan memeriksa termin pembayarannya", pungkasnya.

(Ryawan).