Dinilai Harga Jagung Tidak Wajar, Gubernur Sulsel Ajak Bupati dan Walikota Selamatkan Petani

Dinilai Harga Jagung Tidak Wajar, Gubernur Sulsel Ajak Bupati dan Walikota Selamatkan Petani

Senin, 27 April 2020

"Segenap Staf Dan Management Warta Berita Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1441H "



WARTABERITA.CO.ID:
MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Prof.HM.Nurdin Abdullah, mengajak, Bupati dan Walikota se Sulawesi Selatan untuk menyelamatkan petani di tengah wabah COVID-19 ini.

“kita pengen betul-betul selamatkan para petani kita, terutama petani jagung. HPP (Harga Pokok Penjualan) kita 3150 Rupiah, tapi harga di tingkat petani sekarang ini bisa 1300 Rupiah, ternyata tidak ada perubahan harga”, Kata Gubernur di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, Senin (27/04/20).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur meminta seluruh Kepala Daerah agar betul-betul mensosialisasikan perubahan terutama penurunan harga ataupun jatuhnya harga secara relatif.

"Perdagangan harus betul-betul ditata dengan baik, dengan begitu, petani dapat merasakan kesejahteraan", Harap Gubernur.

Terlebih kata Dia, karena pandemi masih berlangsung bertepatan bulan suci Ramadhan 1441 H, dimana tingkat kebutuhan sangat tinggi pada semua tingkatan masyarakat termasuk petani.

“Saya yakin kita punya potensi untuk bisa melakukan proteksi bagi petani-petani kita. Insya Allah kalau kita sudah kerja sama, mungkin bagi kita mau potong rantai perdagangan itu, kasian kalau mereka terus-terus merugikan petani kita”, ujarnya.

Selisih harga jagung yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini, menurutnya sangat tidak wajar. Seharusnya masyarakat merasa terbantu dengan minimal tetap normalnya harga karena petani merasakan dampak hebat dari pandemi ini.

“Kalau dia mengambil untung yang wajar itu nggak apa-apa. Tapi kalau harga di tingkat industri 3150 Rupiah, masa di tingkat petani justru 1300 Rupiah saja”, terangnya.

"Secara mendasar sudah menjadi tugas Pemerintah dalam menentukan harga. Dan hal itu sudah dilaksanakan hingga kini", Lanjut Gubernur.

“Harga ditentukan Pemerintah, sudah dilakukan. Jadi perlindungan sudah ada, hanya saja rantai perdagangan di level bawah ini yang menjadi problem”, Tandasnya.

(**/Ryawan)